Aturan SIM Mati Digugat ke MK: Kenapa Telat Sehari Harus Bikin Baru?

Aturan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tergolong kaku kini resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon bernama Jangkung Sido Sentosa melayangkan uji materi atas aturan yang mewajibkan pengendara membuat SIM baru dari nol apabila terlambat memperpanjang walau hanya sehari, karena dinilai diskriminatif dan memberatkan para pengguna jalan.

Dalam berkas gugatannya, Jangkung menilai skema yang berjalan saat ini kurang adil bagi para pemilik kendaraan. Keterlambatan dalam hitungan hari sering kali terjadi akibat kendala yang tak terduga, seperti gangguan sistem pelaporan digital, antrean layanan yang membludak, atau urusan mendesak lainnya. Namun, konsekuensi yang ditanggung pengendara dianggap terlampau berat hanya karena urusan teknis administratif tersebut.

Ia menyoroti bahwa kompetensi atau kemahiran seseorang dalam mengemudikan kendaraan tidak otomatis hilang dalam semalam saat masa berlaku SIM habis. Mengharuskan pengendara berpengalaman untuk mengulang seluruh tahapan ujian dari awal—mulai dari tes teori hingga tes praktik lapangan—dianggap menyita waktu, tenaga, dan biaya yang sebenarnya tidak perlu.

Oleh karena itu, pemohon mendesak majelis hakim MK untuk mengabulkan opsi masa tenggang (grace period) selama satu tahun bagi SIM yang kedaluwarsa. Dengan skema ini, pengendara yang terlambat memperpanjang SIM dalam jangka waktu tersebut cukup melakukan mekanisme perpanjangan biasa tanpa harus menempuh prosedur pembuatan baru.

Gugatan ini pun memicu perhatian luas dari komunitas otomotif dan masyarakat pengguna jalan yang mendambakan birokrasi kepemilikan SIM lebih fleksibel. Keputusan MK kelak dinantikan karena berpotensi merombak total regulasi lalu lintas terkait lisensi berkendara di Indonesia.