Pedoman Media Siber
Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pengelolaan media siber di Indonesia tunduk pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang disahkan oleh Dewan Pers bersama komunitas pers di Jakarta pada 3 Februari 2012.
1. Ruang Lingkup
Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Konten Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber.
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
- Pada prinsipnya setiap berita harus melalui proses verifikasi fakta dan konfirmasi dari narasumber terkait.
- Berita yang dapat merugikan nama baik seseorang atau pihak lain wajib memuat konfirmasi dari pihak yang bersangkutan demi memenuhi asas keberimbangan (cover both sides).
- Dalam hal berita mendesak yang memiliki nilai kepentingan publik tinggi di mana konfirmasi belum diperoleh, redaksi mencantumkan penjelasan bahwa verifikasi lanjutan sedang diupayakan dan akan dimuat pada kesempatan pertama.
3. Konten Buatan Pengguna (User Generated Content / UGC)
Kabar AI mewajibkan setiap pengguna yang mengirimkan komentar atau tanggapan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dilarang memuat materi bohong, fitnah, sadis, cabul, perjudian, ujaran kebencian, diskriminasi SARA, atau konten yang merendahkan martabat orang lemah. Redaksi memiliki kewenangan mutlak menyunting dan menghapus komentar yang melanggar.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab secara proporsional.
- Pada setiap berita yang diralat, dikoreksi, atau diberi hak jawab dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
5. Pencabutan Berita
Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak korban kejahatan, keselamatan korban, atau atas rekomendasi mengikat dari Dewan Pers.
6. Hak Cipta & Atribusi Sumber
Media siber Kabar AI wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengutipan berita dari media lain wajib mencantumkan tautan aktif (backlink) dan menyebutkan sumber aslinya secara jelas.
7. Penyelesaian Sengketa
Penilaian akhir atas pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers Republik Indonesia.