B50 di Indonesia: Kendala Distribusi dan Solusi Ahli Pertamina Terungkap

Prof. Dr. Budi Santoso, Guru Besar Universitas Pertamina, menegaskan bahwa penerapan B50 masih menghadapi kendala signifikan dari hulu sampai ke enjin kendaraan di seluruh Indonesia. B50, campuran biodiesel 50% dengan bensin, bertujuan mengurangi emisi, namun distribusi masih terhambat oleh infrastruktur, kualitas bahan bakar, dan ketidaksesuaian standar pompa.

Latar belakangnya, B50 pertama kali diuji coba pada tahun 2024 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Meskipun hasil uji menunjukkan efisiensi bahan bakar meningkat 15% dan emisi CO2 turun 12%, masih banyak pelaku industri yang melaporkan masalah seperti penyumbatan filter, ketidakcocokan komponen mesin, dan fluktuasi tekanan distribusi. Prof. Santoso mengutip data Badan Pengelola Dana Kompensasi Bahan Bakar (BPDKB) yang mencatat kenaikan kasus kerusakan mesin sebesar 8% pada kendaraan yang menggunakan B50.

Kronologi kendala ini bermula dari fase pengadaan bahan bakar di hulu, di mana kualitas biodiesel seringkali tidak konsisten akibat perbedaan proses fermentasi di pabrik. Selanjutnya, distribusi melalui jaringan pompa di kota kecil mengalami tekanan tinggi, menyebabkan penurunan kualitas bahan bakar di titik akhir. Akibatnya, enjin kendaraan tidak dapat menyesuaikan dengan kandungan biodiesel tinggi, memicu kebakaran internal dan kerusakan komponen.

Poin pentingnya, Prof. Santoso menekankan perlunya peningkatan fasilitas penyimpanan, pelatihan teknisi, serta revisi regulasi mengenai standar kualitas B50. Ia juga mengusulkan kolaborasi antara Pertamina, produsen biodiesel, dan OEM kendaraan untuk mengembangkan filter dan komponen mesin yang kompatibel. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur distribusi di daerah terpencil agar B50 dapat diakses secara merata.

Kesimpulannya, meski B50 memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi, tantangan distribusi dan kompatibilitas mesin masih menjadi penghalang utama. Langkah selanjutnya melibatkan koordinasi multi‑stakeholder untuk memperbaiki rantai pasok, meningkatkan kualitas bahan bakar, dan memastikan kendaraan beroperasi optimal tanpa risiko kerusakan. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat mencapai target emisi neto nol lebih cepat.