Banjir Padang 2026: Kritik Keras untuk Sistem Drainase dan Urbanisasi Tak Terkendali

Kota Padang kembali menjadi sorotan tajam pada awal Oktober 2026 ketika derasnya hujan monsun mengubah beberapa kawasan padat penduduk menjadi lautan air yang menggenang dalam hitungan menit. Laporan lapangan menunjukkan bahwa genangan air setinggi lutut orang dewasa melanda kawasan Kuranji dan Lubuk Kilangan, memicu kepanikan warga yang terpaksa mengungsi ke tempat-tempat tinggi. Fenomena ini bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan alarm merah yang terus berbunyi mengenai kegagalan sistemik dalam penanganan infrastruktur kota yang semakin rapuh.

Akar Masalah: Drainase Usang vs Pertumbuhan Kota

Data dari Dinas PU Kota Padang mengonfirmasi bahwa kapasitas saluran drainase utama telah melebihi batas maksimal sejak lima tahun lalu, namun renovasi besar-besaran masih tersendat oleh birokrasi dan anggaran. Saya melihat ada kesenjangan nyata antara laju urbanisasi yang meledak di pinggiran kota dengan kapasitas infrastruktur yang stagnan. Banyak bangunan baru yang didirikan tanpa memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) yang memadai, sehingga resapan air tanah menurun drastis. Ini adalah bentuk 'urbanisasi buta' yang mengorbankan fungsi ekologis demi ekspansi komersial.

Dari perspektif teknis, masalahnya bukan semata-mata pada curah hujan yang ekstrem, melainkan pada hilangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai penyangga alami. Padang kehilangan sekitar 15% luas RTH-nya dalam dekade terakhir. Tanpa penyangga ini, seluruh volume air hujan langsung menumpuk di permukaan jalan dan permukiman. Pemerintah daerah perlu berhenti mencari kambing hitam pada cuaca dan mulai menanggung tanggung jawab atas perencanaan kota yang buruk.

Dampak Ekonomi dan Solusi Jangka Panjang

Dampak ekonomi dari banjir tahunan ini sangat signifikan, dengan estimasi kerugian sektor logistik dan UMKM mencapai miliaran rupiah setiap kejadian. Namun, dampak psikologis dan sosial terhadap warga yang terus-menerus terancam juga tidak bisa diabaikan. Solusi jangka panjang harus bersifat multidimensi: revitalisasi drainase berbasis teknologi sensor real-time, penegakan hukum ketat terhadap pelanggaran tata ruang, serta restorasi daerah aliran sungai (DAS) di hulu. Tanpa pendekatan holistik ini, Padang akan terus terjebak dalam siklus bencana yang sama setiap kali musim hujan tiba.