Buntut Skandal Fee Percepatan Haji, KPK Sita Aset Fantastis Rp6,5 Miliar dari Mantan Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam membongkar praktik rasuah di sektor pelayanan publik. Tim jaksa penuntut umum KPK resmi membeberkan deretan barang bukti serta aset bernilai fantastis mencapai Rp6,5 miliar. Penyitaan ini berasal dari tangan mantan pejabat urusan haji yang diduga kuat terlibat dalam skandal penerimaan 'fee' percepatan keberangkatan serta manipulasi kuota haji untuk periode 2023-2024.

Praktik haram ini terkuak setelah penyidik menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota keberangkatan ke Tanah Suci. Oknum pejabat tersebut disinyalir memanfaatkan tingginya antusiasme calon jamaah yang rela membayar modal besar demi mendapatkan slot keberangkatan lebih cepat. Uang hasil pungutan liar tersebut kemudian dialihkan menjadi berbagai bentuk aset yang kini seluruhnya telah disita oleh lembaga antirasuah sebagai barang bukti utama.

Langkah tegas KPK dalam mengamankan barang bukti ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan tata kelola ibadah haji di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Selain berfokus pada penindakan pidana bagi para pelaku, KPK juga berkomitmen memaksimalkan pemulihan kerugian negara (asset recovery) demi menjaga integritas pelaksanaan ibadah haji agar tetap adil dan bebas dari praktik diskriminasi berbasis uang.