DPD Rancang RUU AI, Kolaborasi BRIN & ICMI Untuk Atasi Ancaman

DPD RI mengajukan rancangan Undang‑Undang Kecerdasan Buatan (AI) pada sidang terakhir, menegaskan pentingnya regulasi yang mengatur teknologi ini agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat. RUU tersebut menandai langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin cepat.

Seiring AI merambah sektor kesehatan, keuangan, dan pendidikan, potensi manfaatnya tidak dapat disangkal. Namun, risiko seperti penyalahgunaan data, bias algoritma, dan dampak sosial belum diatur secara komprehensif. Melihat hal tersebut, DPD mengajak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Ikatan Cipta Media Informatika (ICMI) untuk melakukan kajian bersama.

Rancangan RUU mencakup definisi teknis AI, batasan penggunaan, dan standar keamanan data. Selain itu, diusulkan mekanisme pengawasan berbasis kolaborasi antara BRIN, ICMI, dan lembaga pemerintah lainnya. Sanksi administratif dan pidana akan diberlakukan bagi pelanggaran, sementara insentif diberikan bagi perusahaan yang mematuhi standar etika dan transparansi.

Dukungan BRIN dan ICMI diharapkan memperkuat kapasitas riset dan pengembangan AI yang aman. BRIN akan memimpin pengembangan standar teknis, sedangkan ICMI akan fokus pada pelatihan tenaga kerja dan penyebaran pengetahuan. Dengan sinergi ini, diharapkan tercipta ekosistem AI yang inovatif namun tetap menjaga hak privasi dan keadilan sosial.

Langkah selanjutnya adalah proses legislasi di DPR, diikuti oleh publikasi draft kepada masyarakat untuk masukan. DPD berharap RUU ini dapat disahkan dalam waktu satu tahun, menandai Indonesia sebagai negara yang proaktif mengatur teknologi masa depan.