DPR Komisi XIII Panggil Menteri Imipas: Evaluasi Lapas Mewah Cibinong

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XIII akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong dengan memanggil Menteri Imipas. Panggilan ini bertujuan mengungkap penyebab dan menilai dampak kebijakan pemasyarakatan. Pihak Imipas diharapkan memberikan klarifikasi dan rencana perbaikan.

Temuan Ombudsman, yang dilaporkan pada bulan Agustus 2026, mencatat adanya fasilitas mewah seperti ruang VIP, kolam renang, dan fasilitas hiburan yang tidak sejalan dengan prinsip rehabilitasi. Keberadaan fasilitas tersebut menimbulkan kritik publik dan menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana negara.

Komisi XIII telah mengundang Menteri Imipas, Budi Santoso, untuk hadir pada sesi sidang komisi pada tanggal 30 September 2026. Selama sidang, Menteri akan menjelaskan alasan pengadaan fasilitas tersebut dan meninjau prosedur pengadaan. Selain itu, Komisi akan meminta laporan audit internal dan rekomendasi kebijakan.

Panggilan ini menjadi sorotan utama karena menyoroti praktik pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jika terbukti tidak sesuai, DPR akan mempertimbangkan tindakan legislatif, termasuk revisi regulasi dan pengawasan lebih ketat. Masyarakat menantikan transparansi dan langkah konkret untuk mengembalikan fokus rehabilitasi.

Sementara itu, Ombudsman telah menegaskan bahwa tindak lanjut ini bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas lembaga pemasyarakatan. DPR Komisi XIII menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa fasilitas di Lapas Cibinong tidak lagi menjadi beban, melainkan alat bantu rehabilitasi. Hasil sidang akan dipublikasikan dalam minggu berikutnya.