DPR Usulkan Evaluasi Defisit APBN, Wamenkeu Juda Agung Tegaskan Komitmen Batas Maksimal 3 Persen

Wacana mengenai evaluasi batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pengkajian ulang terhadap aturan tersebut. Usulan ini digulirkan guna memberikan fleksibilitas lebih bagi pembiayaan program pembangunan nasional. Meski demikian, Kementerian Keuangan dengan cepat memberikan respons resmi terkait arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Menanggapi dorongan dari parlemen, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten menjaga defisit APBN di bawah ambang batas 3 persen. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mempertahankan disiplin fiskal sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Langkah mempertahankan batas defisit ini dinilai sangat krusial untuk memastikan kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati dan efisien, pemerintah optimistis dapat terus mengakomodasi berbagai program prioritas pembangunan tanpa mengorbankan ketahanan fiskal Indonesia.