Ketok Palu MK Soal Anggaran MBG: Perubahan Dana Wajib Kantongi Restu DPR!

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026 yang menyoroti alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putusan krusial ini menegaskan kembali prinsip akuntabilitas dan pengawasan ketat dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait mekanisme penyesuaian pos anggaran yang dialokasikan untuk program strategis nasional tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menggarisbawahi bahwa setiap pergeseran atau perubahan anggaran yang berdampak pada skema pembagian dana MBG wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini ditegaskan guna mencegah adanya keputusan sepihak dalam penggunaan dana publik serta memastikan fungsi pengawasan parlemen tetap berjalan optimal sesuai amanat konstitusi.

Putusan MK ini dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga transparansi tata kelola anggaran negara di Indonesia. Dengan adanya keharusan mengantongi restu DPR untuk setiap penyesuaian dana MBG, pemerintah diharapkan dapat mengelola APBN 2026 secara lebih cermat, terukur, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.