KPK Ungkap Dugaan Uang Bimbingan Silmy Karim ke Dosen Brawijaya

Kementerian Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti aliran dana yang diklaim berasal dari mantan Wamen Imigrasi Silmy Karim dan disalurkan ke seorang dosen Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.

Pada awal bulan ini, KPK memulai penyelidikan setelah menerima informasi anonim mengenai potensi pembayaran “bimbingan studi” kepada dosen tersebut. Menurut narasumber, dana tersebut dikirim melalui rekening bank yang terdaftar atas nama Silmy Karim pada akhir tahun 2024. KPK menilai bahwa transaksi tersebut mungkin merupakan upaya pencucian uang dan penyalahgunaan jabatan.

Kepala Unit Penyelidikan KPK, Siti Nurhaliza, menyatakan bahwa investigasi masih dalam tahap pengumpulan bukti. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang akan menelusuri jejak transfer uang, memeriksa catatan keuangan dosen, serta mengidentifikasi peran pihak lain yang terlibat. “Kami akan memastikan bahwa tidak ada dana yang disalahgunakan dan setiap pelaku dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Universitas Brawijaya menegaskan bahwa tidak ada hubungan resmi antara dosen tersebut dan program bimbingan studi. Kepala Seksi Keuangan Universitas, Dr. Rina Hartono, mengklaim bahwa tidak ada catatan pembayaran yang mencurigakan dalam sistem keuangan kampus. Ia juga menyatakan kesiapan kampus untuk bekerja sama dengan KPK dalam proses penyelidikan.

Jika terbukti adanya pelanggaran, KPK berencana untuk menuntut Silmy Karim dan pihak terkait sesuai Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, terutama di kalangan pejabat tinggi dan lembaga pendidikan.

KPK mengimbau publik untuk tetap waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi melalui jalur resmi. Sementara itu, pihak universitas berjanji akan memperketat pengawasan internal guna mencegah potensi penyalahgunaan dana di masa mendatang.