Mengungkap Krisis Pajak Global: Hanya 25% Wajib Pajak Penuhi Kebijakan Minimum, Apa Dampaknya?

Jakarta, 28 Oktober 2026 – DJP baru saja mencatat **22.662 wajib pajak** yang terindikasi masuk dalam kebijakan pajak minimum global, namun hanya **25 persen** yang sudah memenuhi regulasi. Angka ini menegaskan ketidakmampuan mayoritas pelapor untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional.

Garis Besar Kebijakan Pajak Minimum Global

Pajak minimum global, yang dicanangkan oleh G20, bertujuan menutup celah bagi perusahaan multinasional yang memanfaatkan tarif pajak rendah. Dengan standar minimum 15% pada laba bersih, sistem ini diharapkan meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyeimbangkan kompetisi fiskal.

Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan

Tiga faktor utama memicu rendahnya kepatuhan: (1) **kurangnya pemahaman** tentang peraturan baru, (2) **infrastruktur teknologi** yang belum memadai untuk pelaporan elektronik, dan (3) **ketidakpastian hukum** terkait interpretasi tarif minimum. Di samping itu, banyak pelapor masih mengandalkan praktik lama yang tidak sesuai dengan ketentuan baru.

Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Jika tren ini berlanjut, penerimaan negara dapat terhambat, memperlebar defisit anggaran, dan menurunkan kepercayaan investor. Di sisi lain, perusahaan yang tidak patuh berpotensi mengalihkan investasi ke negara dengan regulasi lebih longgar, menurunkan daya saing Indonesia.

Strategi Mitigasi dan Rekomendasi

DJP perlu memperkuat edukasi melalui pelatihan digital, mempercepat implementasi sistem e-filing, dan menegaskan sanksi administratif yang tegas. Selain itu, kolaborasi lintas kementerian dapat memperkuat koordinasi kebijakan fiskal.

Kesimpulan: Waktu untuk Bertindak

Kebijakan pajak minimum global menuntut adaptasi cepat. Dengan hanya 25% kepatuhan, Indonesia berada pada ambang risiko fiskal. Tindakan proaktif dari DJP dan stakeholder lain adalah kunci untuk menghindari krisis penerimaan dan menjaga reputasi fiskal negara.