Neneng Hasanah Desak Pemprov DKI Lindungi Kapal Tradisional Seribu

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memberikan perhatian khusus terhadap nasib kapal-kapal tradisional di Kepulauan Seribu. Permintaan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa armada transportasi lokal tersebut terancam punah akibat regulasi yang tidak bersahabat dan kurangnya dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat maupun daerah. Neneng menekankan bahwa kapal tradisional bukan sekadar alat transportasi, melainkan tulang punggung ekonomi dan identitas budaya masyarakat pesisir di wilayah strategis tersebut.

DPRD DKI menilai bahwa keberlangsungan kapal tradisional sangat bergantung pada kebijakan zonasi pelabuhan dan akses bahan bakar yang selama ini menjadi kendala utama bagi para nelayan dan operator kapal. Menurut Neneng, Pemprov DKI harus hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan nelayan dengan aturan kementerian terkait. Tanpa intervensi yang tepat, dikhawatirkan armada kapal kayu tradisional akan tergantikan oleh kapal modern yang tidak ramah lingkungan atau justru ditinggalkan karena biaya operasional yang membengkak.

Kondisi di Kepulauan Seribu saat ini menunjukkan adanya ketimpangan antara modernisasi transportasi laut dengan kebutuhan riil masyarakat adat setempat. Data internal Komisi D menunjukkan bahwa jumlah kapal tradisional yang aktif beroperasi mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Neneng Hasanah menyerukan agar ada kajian mendalam mengenai kelayakan teknis dan hukum kapal-kapal ini, termasuk potensi subsidi bahan bakar atau pemeliharaan agar tetap kompetitif di sektor pariwisata dan logistik lokal.

Implikasi dari kelalaian ini tidak hanya terbatas pada sektor maritim, tetapi juga berdampak pada daya tarik wisata bahari Jakarta. Kapal tradisional menjadi daya tarik unik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik, berbeda dengan kapal cepat modern. Oleh karena itu, perlindungan terhadap armada ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pariwisata berkelanjutan. Masyarakat adat juga berharap adanya dialog terbuka dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka sebagai pemilik armada.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menindaklanjuti desakan ini dengan membentuk tim khusus yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan, dan perwakilan masyarakat Kepulauan Seribu. Langkah konkret seperti pembangunan dermaga yang sesuai dengan karakteristik kapal tradisional serta penyediaan layanan perizinan yang cepat menjadi prioritas. Jika diabaikan, warisan maritim Jakarta berisiko hilang selamanya, meninggalkan generasi mendatang tanpa identitas budaya bahari yang khas.