OJK Beber Dampak Penghapusan Batas Harga Saham Rp50, Ini Hasilnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengonfirmasi bahwa kebijakan penghapusan batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1 per lembar mulai menunjukkan hasil yang signifikan bagi dinamika pasar modal Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan likuiditas dan melindungi investor dari risiko delisting yang mendadak akibat fluktuasi harga yang ekstrem.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Aset Kripto OJK, Biorino Dwi Putranto, menjelaskan bahwa transisi menuju batas harga Rp1 telah berjalan sesuai rencana dengan pengawasan ketat terhadap emiten-emiten berisiko. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan publik untuk melakukan perbaikan fundamental, seperti right issue atau konsolidasi bisnis, sebelum menghadapi ancaman pencabutan daftar saham.

Data internal OJK menunjukkan bahwa jumlah emiten yang terpaksa melakukan delisting paksa mengalami penurunan drastis sejak aturan baru ini diterapkan. Fleksibilitas harga yang lebih luas memungkinkan mekanisme pasar bekerja secara lebih efisien dalam menentukan nilai wajar saham, sekaligus mengurangi potensi manipulasi harga di level bawah yang sebelumnya sering terjadi.

Implikasi dari kebijakan ini juga berdampak positif pada kepercayaan investor asing dan domestik. Dengan adanya jaring pengaman harga yang lebih rendah, volatilitas pasar menjadi lebih terkendali, dan investor memiliki informasi yang lebih transparan mengenai kondisi keuangan emiten. Hal ini sejalan dengan komitmen OJK untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat, adil, dan berintegritas.

Ke depan, OJK akan terus memantau implementasi kebijakan ini secara berkala guna memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik perdagangan yang tidak wajar. Regulator juga akan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) bagi emiten yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan, sehingga perlindungan investor tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.