OTT ke-21: KPK Resmi Amankan Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, pada Senin (21/9/2026). Penangkapan ini menjadi sorotan tajam karena menandai OTT ke-21 yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun 2026, menegaskan komitmen keras pemberantasan korupsi di daerah. Tindakan tegas ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan pegiat antikorupsi di Sulawesi Utara.

Kronologi penangkapan berlangsung cepat dan terkoordinasi. Tim penyidik KPK yang bergerak sejak dini hari berhasil mengamankan Sirajudin Lasena beserta sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga kuat merupakan bagian dari suap terkait pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur dan proyek pengadaan barang serta jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Proses penggeledahan juga dilakukan di kantor bupati dan kediaman pribadi tersangka.

Dalam konferensi pers singkat yang disiarkan langsung, Juru Bicara KPK menyatakan bahwa Sirajudin Lasena telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. "Kami memiliki bukti permulaan yang cukup untuk melimpahkan perkara ini ke tahap penyidikan penuh. Tersangka akan menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 jam untuk mengungkap jaringan penerima dan pemberi suap lainnya," ujar Juru Bicara tersebut. Hingga saat ini, KPK masih menyelidiki apakah ada pejabat lain yang terlibat dalam skema gratifikasi ini.

Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Frekuensi OTT yang terus meningkat menunjukkan bahwa celah pengawasan terhadap eksekutif daerah masih menjadi titik rawan korupsi. Data menunjukkan bahwa mayoritas kasus OTT tahun ini melibatkan kepala daerah yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri secara ilegal. Implikasi hukumnya sangat berat, mengingat ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda miliaran rupiah menanti para pelanggar.

Masyarakat diminta untuk terus mengawasi proses hukum selanjutnya dan mendukung upaya transparansi pemerintah. Langkah tindak lanjut KPK diperkirakan akan mencakup pemanggilan saksi-saksi kunci, termasuk anggota DPRD dan kontraktor proyek, dalam beberapa hari ke depan. Kejadian ini diharapkan menjadi momentum bagi penguatan sistem integritas di pemerintahan daerah, memastikan bahwa jabatan publik digunakan semata-mata untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.