RDP Winda Lorenza: Absennya Polri dan Kematian Akuntabilitas Hukum

Angin perubahan dalam penegakan hukum di Sumatera Utara kembali terbanting oleh sebuah ironi institusional yang menyedihkan. Di ruang sidang DPRD Sumatera Utara, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang seharusnya menjadi forum kebenaran atas kematian Winda Lorenza, mantan istri seorang anggota polisi, justru berubah menjadi panggung keheningan yang menohok. Pihak Kepolisian, yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga keadilan, memilih absen. Ketidakhadiran Kapolrestabes Medan serta perwakilan Polda Sumut dalam forum krusial ini bukan sekadar masalah protokol, melainkan sebuah sinyal bahaya yang mengindikasikan adanya resistensi terhadap transparansi publik.

Di Balik Absennya Institusi

Kasus Winda Lorenza bukan lagi sekadar tragedi domestik biasa, melainkan cermin retak bagi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Fakta bahwa mantan istri polisi meninggal dunia dalam keadaan yang memunculkan banyak pertanyaan, dan kini institusi yang bersangkutan memilih untuk tidak hadir di hadapan perwakilan rakyat, menciptakan narasi yang sangat berbahaya. Sebagai analis hukum, saya melihat ini sebagai bentuk passive resistance atau penolakan halus terhadap proses akuntabilitas. Ketika DPRD, yang memiliki fungsi pengawasan legislatif, memanggil pihak eksekutif keamanan, respons terbaik bukanlah ketidakhadiran, melainkan keterbukaan penuh. Ketidakhadiran ini memicu spekulasi liar di masyarakat: apakah ada yang disembunyikan? Atau apakah ada tekanan internal yang membuat institusi ini enggan membuka lembaran kasus?

Dalam konteks hukum pidana, preseden sangat penting. Jika kasus-kasus yang melibatkan anggota polisi sendiri atau keluarga dekat mereka cenderung mendapat perlakuan khusus atau dihindari dari sorotan publik, maka prinsip equal before the law menjadi sekadar slogan kosong di dinding kantor polisi. Masyarakat Sumatera Utara, yang selama ini menaruh harapan besar pada reformasi birokrasi, kini diuji kesabarannya. Ketidakhadiran ini tidak hanya merugikan proses hukum, tetapi juga melukai martabat institusi Polri itu sendiri, karena terlihat seolah-olah mereka lebih takut pada sorotan media dan rakyat daripada pada kewajiban hukum.

Dampak Jangka Panjang bagi Kepercayaan Publik

Dampak dari insiden RDP ini akan terasa jauh melampaui ruang sidang. Ini adalah momen di mana narasi publik dapat bergeser dari 'kepolisian yang profesional' menjadi 'kepolisian yang tertutup'. Jika tidak ada tindak lanjut konkret, seperti investigasi independen atau permintaan maaf resmi dari pimpinan Polri di tingkat nasional, kepercayaan (trust) masyarakat akan terus erosi. Bagi saya, ini adalah peringatan keras: Polri harus segera menunjukkan bahwa mereka tidak berada di atas hukum. Kehadiran mereka ke hadapan DPRD atau setidaknya penyampaian keterangan tertulis secara detail adalah harga murah yang harus dibayar untuk memulihkan kredibilitas yang sudah retak. Jika terus diabaikan, kasus Winda Lorenza akan menjadi preseden buruk bahwa hukum di Indonesia masih memiliki 'zona aman' bagi oknum aparat, sebuah kondisi yang tidak bisa ditoleransi di era demokrasi modern.