Resmi Dilarang: Kemenhub Blokir Truk ODOL dari Tiket Kapal Ferizy

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah tegas dengan melarang truk Over Dimension Over Loading (ODOL) untuk membeli tiket kapal penyeberangan melalui aplikasi Ferizy. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah kendaraan yang melebihi muatan dan dimensi standar masuk ke area pelabuhan, yang kerap memicu kemacetan dan kerusakan infrastruktur jalan di sekitar dermaga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya keras pemerintah untuk menata lalu lintas logistik nasional agar lebih aman dan efisien.

Mekanismenya cukup ketat; sistem digital Ferizy akan memverifikasi data kendaraan secara otomatis. Jika data dimensi atau bobot truk tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, sistem akan menolak proses pembelian tiket. Dengan demikian, truk ODOL tidak akan bisa mendapatkan tiket resmi untuk berlayar, sehingga mengurangi antrean panjang yang sering terjadi di pelbagai pelabuhang utama di Indonesia. Kebijakan ini juga menyasar pada aspek keselamatan pelayaran, mengingat muatan berlebih dapat membahayakan stabilitas kapal.

Penerapan larangan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk besar serta memperkecil beban kerja petugas di lapangan. Sebelumnya, banyak kasus truk ODOL yang lolos karena lemahnya pengawasan manual di jalur masuk pelabuhang. Dengan digitaliasi proses penerbitan tiket, Kemenhub berupaya menutup celah tersebut secara sistematis dan transparan. Data dari sistem Ferizy juga akan menjadi basis analisis kebijakan transportasi darat dan laut yang lebih akurat ke depannya.

Dorongan untuk mengakhiri praktik ODOL ini juga mendapat dukungan dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha logistik yang mulai beradaptasi dengan standar muatan baru. Meskipun ada penyesuaian yang diperlukan oleh para pemilik armada, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi adalah prioritas utama. Infrastruktur pelabuhang yang rusak akibat beban berlebih juga menjadi alasan kuat di balik kebijakan ini, mengingat biaya perbaikan yang sangat besar harus ditangani oleh pemerintah.

Ke depannya, Kemenhub akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan mulus di semua pelabuhang penyeberangan vital di Indonesia. Masyarakat dan pelaku industri transportasi diminta untuk memahami dan mematuhi aturan baru ini demi kelancaran distribusi barang. Dengan terwujudnya sistem yang bebas dari truk ODOL, konektivitas antarpulau diharapkan menjadi lebih lancar, aman, dan berkelanjutan bagi semua pengguna jasa.