Terungkap! Alasan Kalapas Cibinong Nonaktif Cegat Sidak Ombudsman

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait insiden dugaan penghalangan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh tim Ombudsman Republik Indonesia. Langkah ini diambil setelah namanya menjadi sorotan publik akibat tuduhan pencegatan serta dugaan keberadaan fasilitas mewah bagi narapidana di dalam lapas yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut.

Insiden dugaan penghalangan bermula saat perwakilan Ombudsman mendatangi Lapas Cibinong guna melakukan pemantauan pelayanan publik dan menelusuri isu perlakuan khusus bagi tahanan tertentu. Namun, kedatangan tim pengawas independen tersebut sempat tertahan di pintu masuk, sehingga memicu perselisihan serta spekulasi adanya upaya penyembunyian barang terlarang oleh pihak petugas.

Dalam keterangannya, Wisnu membantah tegas tuduhan sengaja menghalangi tugas pengawasan Ombudsman maupun melindungi keberadaan fasilitas istimewa di blok hunian warga binaan. Ia mengklaim bahwa penahanan sementara di pintu utama semata-mata merupakan penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan untuk verifikasi identitas serta koordinasi internal sebelum tamu memasuki area steril.

Buntut dari peristiwa kontroversial tersebut, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Wisnu Hani Putranto dari posisinya sebagai Kalapas. Penonaktifan ini bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan internal yang tengah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara transparan dan akuntabel.

Hingga kini, penanganan kasus terkait prosedur penerimaan sidak dan evaluasi tata kelola Lapas Cibinong terus berlanjut. Pemerintah memastikan akan menjatuhkan sanksi disiplin berat apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran wewenang atau praktik pembiaran fasilitas mewah di dalam lapas.