YLBHI Serukan Pembahasan Ulang RUU Reforma Agraria

YLBHI mengkritik pengesahan RUU Reforma Agraria yang berlangsung hanya dalam hitungan hari dan tanpa melibatkan masyarakat luas. Organisasi ini menilai proses tersebut terlalu cepat dan menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam distribusi tanah. Akibatnya, YLBHI meminta DPR membuka kembali pembahasan RUU tersebut agar partisipasi publik dapat terwujud.

RUU Reforma Agraria, yang dirancang untuk memperbaiki sistem kepemilikan tanah di Indonesia, resmi disahkan pada 20 Agustus 2026. Meskipun tujuan reformasi penting, prosedur yang dipakai tidak mengikuti standar konsultasi publik yang biasanya melibatkan stakeholder dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, pengusaha, dan akademisi.

Menurut YLBHI, tiga hal utama menjadi sorotan kritis: pertama, proses pengesahan berlangsung hanya tiga hari, jauh lebih singkat dibandingkan praktik sejenis. Kedua, tidak ada mekanisme konsultasi publik yang transparan. Ketiga, tidak ada jaminan mekanisme peninjauan ulang jika terjadi ketidaksesuaian dengan kepentingan rakyat.

Kekhawatiran YLBHI menyoroti potensi konflik agraria yang dapat muncul akibat ketidakjelasan hak atas tanah. Tanpa proses konsultasi, masyarakat berisiko kehilangan akses ke tanah yang menjadi mata pencaharian. Selain itu, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat meningkat, mengakibatkan ketegangan sosial.

Sebagai langkah konkret, YLBHI menyerukan DPR membuka kembali forum pembahasan RUU, memperpanjang periode konsultasi, dan menyiapkan mekanisme peninjauan ulang. Organisasi ini juga mengajak publik untuk ikut serta dalam dialog publik, menuntut transparansi, serta menegaskan bahwa reformasi agraria harus didasarkan pada partisipasi dan keadilan.